KEP DIRJEN PERBENDAHARAAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERB ENDAHARAAN

NOMOR : PER - 01/PB/2005

TENTANG

PEDOMAN JURNAL STANDAR DAN POSTING RULES

PADA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat,

perlu dilakukan penjurnalan dan dibuat posting rules terhadap masingmasing

transaksi keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang

Pedoman Jurnal Standar dan Posting Rules pada Sistem Akuntansi

Pemerintah Pusat.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4212);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan

Perkiraan Standar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN

JURNAL STANDAR DAN POSTING RULES.

Pasal 1

1) Dalam pelaksanaan Akuntansi terhadap dokumen sumber anggaran,

penerimaan dan pengeluaran negara perlu dibuat suatu Sistem Akuntansi

Pemerintah Pusat (SAPP).

2) SAPP yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Sistem Akuntansi

Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

3) SAPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk mencatat,

mengklasifikasikan, membukukan, dan menghasilkan laporan keuangan.

Pasa l 2

1) Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah perlu dibuat suatu jurnal

standar dan posting rules.

2) Jurnal Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jurnal standar

anggaran, jurnal standar saldo awal, jurnal standar realisasi, dan jurnal standar

penutup.

3) Posting rules sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Posting rules

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, Posting rules Sistem Akuntansi Umum

dan Posting rules Sistem Akuntansi Instansi.

Pasal 3

1) Jurnal Standar bertujuan sebagai dasar dilakukannya pencatatan dan

pemerosesan transaksi anggaran, realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggaran serta transaksi non anggaran.

2) Posting rules bertujuan sebagai dasar perlakuan suatu transaksi keuangan

untuk menghasilkan laporan keuangan.

Pasal 4

1) Jurnal standar dan Posting rules ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

2) Jurnal Standar dan Posting rules dimaksud mengacu kepada lampiran

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta

pada tanggal : April 2005

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

MULIA P. NASUTION

NIP 060046519